Jakarta, 5 Agustus 2026 — Indonesia perlu mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) jika ingin memperkuat ketahanan energi sekaligus menjaga keandalan sistem kelistrikan di tengah agenda transisi menuju energi rendah emisi. Pesan tersebut mengemuka dalam Indonesia Hydropower Summit 2026, yang mempertemukan pemerintah, PLN, pelaku industri, akademisi, dan pemangku kepentingan sektor energi. Forum yang mengangkat tema “Hydropower for Energy Security: Akselerasi PLTA sebagai Pilar Keandalan Sistem Kelistrikan dan Transisi Energi Indonesia” diselenggarakan oleh Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) bersama Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) sebagai bagian dari rangkaian Road to 12th Indonesia EBTKE ConEx 2026.
Kegiatan berlangsung di Auditorium PT PLN (Persero), Jakarta, dengan dukungan PLN dan Danantara Indonesia serta sponsorship dari PT Arkora Hydro Tbk dan PT Poso Energy. Kehadiran berbagai institusi dalam forum tersebut mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap peran hydropower dalam sistem energi Indonesia. Dari pemerintah dan sektor publik, forum menghadirkan Norman Ginting, Plt. Ketua Umum METI sekaligus Direktur Proyek dan Operasional PT Pertamina New & Renewable Energy; Suroso Isnandar, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero), yang mewakili Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo; serta Prof. Dr. KH. Ali Masykur Musa, Komisaris Independen PLN, yang mewakili Komisaris Utama PLN Burhanuddin Abdullah. Perwakilan pemerintah lainnya mencakup Ichsan Zulkarnaen, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, yang mewakili Wakil Menteri Investasi dan Kepala BKPM Todotua Pasaribu; Prof. Junaidi Khotib, Sekretaris Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, yang mewakili Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto; serta Yudha Permana Jayadikarta, Tenaga Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Investasi Infrastruktur dan Lingkungan, yang mewakili Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Forum tersebut juga menghadirkan Abdul Malik Sadat, Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas; Agustin Peranginangin Ketua Umum IAITB dan Ricky Faizal, VP Pengendalian RUPTL PT PLN (Persero), Rahmat Nichol, EVP Aneka Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero), serta Hokkop Situngkir, Direktur Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia sekaligus Wakil Ketua Umum I METI.
keamanan energi, investasi infrastruktur, penguatan industri domestik, serta pencapaian target transisi energi nasional.Indonesia memiliki potensi energi hidro lebih dari 95 GW, namun kapasitas terpasang yang telah dimanfaatkan baru sekitar 6,7 GW. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pengembangan hydropower tidak lagi terletak pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada kesiapan proyek, kepastian investasi, pembangunan infrastruktur transmisi, penerimaan masyarakat, serta penguatan tata kelola lingkungan dan sosial agar proyek dapat berjalan secara berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Plt. Ketua Umum METI Norman Ginting menegaskan bahwa pengembangan hydropower merupakan kebutuhan strategis untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendukung target transisi energi menuju Net Zero Emission 2060.
"Indonesia tidak kekurangan potensi tenaga air, tetapi membutuhkan percepatan eksekusi proyek yang berkualitas. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik akibat pertumbuhan pusat data, kendaraan listrik, hilirisasi mineral, dan industri hijau, hydropower menjadi pondasi penting untuk menghadirkan sistem kelistrikan yang andal sekaligus rendah emisi. METI mendorong agar kolaborasi lintas pemangku kepentingan tidak berhenti pada forum diskusi, melainkan menghasilkan pipeline proyek yang siap didanai, dibangun, dan beroperasi secara komersial," ujar Norman Ginting.
Pernyataan tersebut menempatkan tantangan hydropower bukan lagi semata pada besarnya potensi sumber daya, melainkan pada kemampuan Indonesia mengubah potensi tersebut menjadi proyek yang layak secara teknis, finansial, dan terintegrasi dengan kebutuhan sistem kelistrikan. Perspektif itu kemudian menjadi semakin relevan ketika pembahasan beralih pada peran PLN sebagai pengelola sistem sekaligus penggerak utama pengembangan pembangkit, terutama dalam memastikan proyek hydropower dapat masuk ke dalam perencanaan kelistrikan nasional dan menjawab pertumbuhan permintaan listrik yang semakin kompleks.
Semangat untuk mengelola potensi hydropower Indonesia menjadi pilar keandalan kelistrikan dan transisi energi tercermin dalam sambutannya, mewakili Direktur Utama PT PLN (Persero), Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, menyampaikan bahwa hydropower menjadi salah satu prioritas utama dalam implementasi RUPTL 2025–2034. Dari total tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 GW, sekitar 16 GW dialokasikan untuk pembangkit tenaga air yang terdiri atas PLTA, PLTM, dan pumped storage sebagai penyeimbang pengembangan energi surya dan angin.
"Melalui RUPTL 2025–2034, PLN menempatkan hydropower sebagai salah satu tulang punggung transisi energi nasional dengan target pengembangan sekitar 16 GW, terdiri dari PLTA, PLTM, dan pumped storage. Pembangkit hidro merupakan investasi jangka panjang yang mampu menyediakan listrik bersih, fleksibel, dan kompetitif selama puluhan tahun, sekaligus menjaga keandalan sistem ketika penetrasi energi surya dan angin terus meningkat," kata Suroso Isnandar.
Dengan target tersebut, pengembangan hydropower memasuki tahap yang menuntut lebih dari sekadar penambahan kapasitas pembangkit. Skala investasi dan umur proyek yang panjang membutuhkan dukungan teknologi, riset, inovasi, serta sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan teknis dan lingkungan yang semakin kompleks. Karena itu, agenda pengembangan hydropower juga membawa implikasi bagi sektor pendidikan tinggi dan riset nasional—terutama dalam membangun kapasitas keilmuan dan teknologi yang dapat memperkuat daya saing industri sekaligus memastikan proyek-proyek energi bersih Indonesia dapat dikembangkan secara lebih efisien, berkelanjutan, dan berbasis pengetahuan. Dari sisi pemerintah, mewakili Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Junaidi Khotib menekankan bahwa percepatan pengembangan hydropower harus ditopang oleh ekosistem riset dan inovasi nasional yang mampu menjawab kebutuhan industri serta mempercepat hilirisasi teknologi dalam negeri. "Indonesia memiliki kapasitas riset yang besar untuk mendukung pengembangan hydropower, mulai dari studi hidrologi, teknologi turbin, keselamatan bendungan, hingga sistem kontrol. Tantangan berikutnya adalah memperkuat hilirisasi hasil penelitian agar mampu mempercepat implementasi proyek dan meningkatkan daya saing industri energi nasional," ujarnya. Pernyataan tersebut memperluas pembahasan hydropower dari sekadar agenda pembangunan pembangkit menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai nilai energi nasional. Namun, kemampuan riset dan teknologi hanya akan menghasilkan dampak ekonomi apabila dapat diterjemahkan menjadi proyek yang layak, menarik investasi, dan memiliki kepastian implementasi. Dengan kebutuhan pengembangan hydropower yang mencapai gigawatt dalam satu dekade ke depan, tantangan berikutnya adalah memastikan ekosistem pembiayaan, regulasi, perizinan, dan kesiapan proyek mampu bergerak seiring dengan ambisi pemerintah meningkatkan kapasitas energi terbarukan.
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) dan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) menjadi salah satu agenda penting dalam Indonesia Hydropower Summit 2026. MoU tersebut ditandatangani oleh Plt. Ketua Umum METI Norman Ginting dan Ketua IA ITB Agustin Peranginangin, sebagai langkah memperkuat kolaborasi kedua organisasi dalam mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia, khususnya hydropower. Kerja sama ini menandai upaya mempertemukan jejaring profesional, kapasitas keilmuan, dan pengalaman industri untuk menjawab kebutuhan pengembangan energi bersih nasional. Kolaborasi METI dan IA ITB diharapkan tidak berhenti pada pertukaran pengetahuan, tetapi berkembang menjadi kerja sama konkret dalam riset, pengembangan teknologi, penguatan sumber daya manusia, serta pengembangan proyek energi terbarukan yang layak secara teknis dan ekonomi.
Selain sesi pleno, Indonesia Hydropower Summit 2026 juga menghadirkan dua Focus Group Discussion (FGD) yang menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain penyelarasan kebijakan nasional melalui RPJMN, RUKN, RUPTL dan tata ruang, peningkatan project readiness, penguatan jaringan transmisi, pengembangan industri nasional, penyempurnaan pembagian risiko proyek, serta penyusunan skema pembiayaan yang lebih bankable guna mempercepat realisasi investasi hydropower di Indonesia. Forum juga menyoroti pentingnya pembangunan jaringan transmisi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan PLTA. Melalui konsep Green Enabling Super Grid, PLN menyiapkan pengembangan sekitar 48 ribu kilometer-sirkuit transmisi dan 108 ribu MVA gardu induk untuk menghubungkan pusat-pusat energi terbarukan dengan pusat beban serta meningkatkan keandalan sistem kelistrikan nasional. Di sisi lain, sekitar 71% portofolio pengembangan hydropower dalam RUPTL direncanakan dikerjakan oleh investor atau Independent Power Producer (IPP), sehingga kolaborasi antara pemerintah, PLN, sektor swasta, lembaga pembiayaan, dan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan percepatan proyek.
Was this article useful?
Your response helps METI improve future publications.