Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia sedang memfinalisasi paket pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dengan kapasitas 660 megawatt. Hal ini bertujuan untuk menjadi proyek percontohan dalam proyek transisi energi Indonesia selanjutnya.
“Saat ini, kami sedang dalam tahap finalisasi paket pensiun dini untuk pembangkit listrik tenaga batubara berkapasitas 660 megawatt yang akan menjadi proyek percontohan kami,” ucap Sri Mulyani dalam sesi bisnis Dewan Gubernur Asian Development Bank (ADB) di Tbilisi, Georgia, pada hari Minggu (05/05/2024).
Sesi ini merupakan bagian dari serangkaian Pertemuan Tahunan Ke-57 ADB yang berlangsung pada 2-5 Mei 2024.
“Kami berharap proyek ini dapat sukses dan direplikasi di pembangkit listrik tenaga batubara lainnya,” tuturnya.
Dilansir dari Antara, Menkeu juga mengajak negara dan pihak lain untuk memberikan dukungan keuangan dalam melaksanakan transisi energi dari sumber daya fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan di Indonesia.
“Mengingat besarnya kebutuhan finansial untuk transisi energi, kami ingin mengundang negara dan pihak lain untuk mendukung kami,” ujarnya.
Baca Juga:
Dalam RUU EBET Pengelolaan Dana Energi Terbarukan Akan Dilakukan Kemenkeu
Pemerintah dan PLN Diskusikan Isu-Isu Strategis Jelang Penyusunan RUPTL
Kementerian ESDM: Energi Terbarukan Berpeluang Besar Membantu Masalah Kelistrikan Nasional
Menkeu juga menyampaikan bahwa transisi ke energi terbarukan menghadirkan tantangan yang berat, hal ini dikarenakan Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara dan sumber daya tak terbarukan lainnya. Meskipun ada kebutuhan untuk beralih ke energi terbarukan, biaya yang tinggi untuk melakukan transisi tersebut menimbulkan beban keuangan yang besar.
Meskipun begitu, Indonesia tetap bertekad untuk mencapai target 60 persen energi terbarukan pada tahun 2050, meskipun memerlukan investasi yang besar untuk mencapai tujuan tersebut.
Indonesia juga telah membentuk platform Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM) untuk mempercepat kemajuan transisi, dengan ADB memainkan peran penting dalam inisiatif ini.
Sebelumnya, Indonesia dan ADB telah sepakat untuk mempercepat pensiun dini (early retirement) PLTU di Indonesia, sebagai bagian dari kerangka ETM.
ADB, sebagai lembaga keuangan internasional yang memberikan berbagai layanan finansial seperti pinjaman, jaminan, investasi modal, hibah dan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik, telah menandatangani perjanjian kerangka kerja tidak mengikat untuk mendukung penghentian operasional PLTU Cirebon-1 yang berkapasitas 660 megawatt, yang seharusnya berakhir pada Juli 2042, dipercepat menjadi Desember 2035.
Perjanjian tersebut melibatkan ADB, PT PLN, PT Cirebon Electric Power (CEP), dan lembaga pengelola investasi Indonesia (INA), dan ditandatangani di sela-sela Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim ke-28 (COP28) di Dubai, Uni Emirat Arab, pada awal Desember 2023.
Sumber: Antara News Indonesia finalisasi paket pensiun dini PLTU 660 megawatt
