PLN dan KLHK Sepakat Berkolaborasi Tingkatkan Penggunaan Energi Terbarukan

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (kiri) dan Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono (kanan) menunjukan MoU tentang program dan kegiatan pada bidang lingkungan dan kelistrikan di Gedung KLHK, Jakarta, Jumat (24/11/2023). ANTARA/HO-PLN
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (kiri) dan Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono (kanan) menunjukan MoU tentang program dan kegiatan pada bidang lingkungan dan kelistrikan di Gedung KLHK, Jakarta, Jumat (24/11/2023). ANTARA/HO-PLN

PT PLN (Persero) telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengenai program dan kegiatan di bidang lingkungan dan kelistrikan. Kesepakatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan ketersediaan energi listrik nasional dan mendukung peningkatan pemanfaatan energi terbarukan. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, dan Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, di Gedung KLHK, Jakarta, pada hari Jumat, 24 November 2023.

Darmawan Prasodjo menyatakan bahwa PLN akan terus meningkatkan penggunaan energi terbarukan untuk mencapai net zero emission (NZE) pada 2060. Namun, dalam mencapai NZE tersebut perlu melalui tantangan karena potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) umumnya berada di lokasi yang jauh dari pusat permintaan listrik. Oleh karena itu, solusi yang tepat diperlukan untuk mengatasi ketidaksesuaian ini.

PLN dan KLHK memiliki tujuan dan tugas yang serupa, yaitu menyelamatkan lingkungan dan mencapai NZE. Darmawan menyampaikan apresiasi kepada Menteri KLHK, Ibu Siti Nurbaya, dan seluruh jajaran atas dukungan penuh yang telah diberikan.

PLN telah merancang Accelerated Renewable Energy Development (ARED) untuk mengatasi tantangan lokasi potensi EBT yang umumnya berada di lokasi terpencil. Melalui ARED, PLN akan mengembangkan jalur transmisi ramah lingkungan dan smart grid yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia.

Melalui pembangunan ini, kapasitas pembangkit EBT dapat meningkat dari 22 gigawatt (GW) menjadi 61 GW pada tahun 2040. Pembangunan transmisi ini memerlukan dukungan KLHK karena melibatkan kawasan hutan, dan Darmawan menekankan perlunya perencanaan dan koordinasi yang baik sesuai dengan regulasi.

Kerja sama ini mencakup asistensi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di kawasan hutan, pertukaran data dan/atau informasi, serta kegiatan lain yang disepakati, termasuk pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, menyatakan dukungan KLHK untuk PLN dalam mengembangkan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya untuk pemanfaatan energi terbarukan. Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mendukung PLN mencapai NZE pada 2060 dari sektor ketenagalistrikan. Penandatanganan kesepakatan bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi KLHK dengan PLN dalam pelaksanaan program ketenagalistrikan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Bambang menekankan komitmen untuk mempersiapkan lahan dan kawasan hutan sesuai dengan regulasi kawasan hutan sebagai prinsip keberlanjutan yang dipegang oleh pemerintah dan BUMN.

Sumber : Antara PLN dan KLHK kolaborasi tingkatkan penggunaan energi terbarukan