DPR Minta Pelaksanaan Transisi Energi Tak Bebani Masyarakat

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan transisi menuju energi bersih agar tidak membebani dengan harga energi yang lebih mahal.

Mulyanto menekankan bahwa perlu dihindari agar pembangunan menuju net zero emission tidak mengakibatkan kenaikan harga energi yang memberatkan masyarakat, baik itu dalam hal listrik maupun sektor migas

“Jangan sampai pembangunan menuju net zero emission (nol emisi karbon) malah membebankan harga energi yang mahal buat masyarakat, baik itu listrik maupun terkait dengan migas,” ujar Mulyanto, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen, di Jakarta, (Jum’at, 15/03/2024).

DPR dan Kementerian ESDM Akan Bahas RUU EBET Pada Awal April

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dukung Pengembangan Energi Terbarukan Biomassa

Menurutnya, transisi energi yang tidak terencana dengan baik dan tidak disertai persiapan yang matang dapat mengganggu iklim bisnis. Oleh karena itu, Mulyanto menginginkan pemerintah untuk lebih memfokuskan pada upaya persiapan infrastruktur energi dan melaksanakan transisi secara bertahap.

Dia juga menyoroti bahwa rencana yang terlalu terburu-buru dapat mengganggu bisnis masyarakat.

“Rencana yang terlalu cepat menyebabkan bisnis mereka (masyarakat) juga terganggu,” kata Mulyanto.

Sebelumnya, pemerintah melalui Dewan Energi Nasional (DEN) merevisi target bauran energi baru terbarukan (EBT) pada tahun 2025 menjadi 17-19 persen dari target sebelumnya sebesar 23 persen melalui pembaharuan Kebijakan Energi Nasional (KEN).

DEN menyusun revisi PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis yang sejalan dengan komitmen perubahan iklim serta untuk mengakomodasi upaya transisi energi menuju netral karbon pada tahun 2060.

Kementerian ESDM mencatat bahwa realisasi bauran EBT di tahun 2023 sebesar 13,1 persen dari target 17,9 persen. Sedangkan pada tahun 2022, realisasi bauran EBT mencapai 12,3 persen dari target 15,7 persen.

Strategi yang dijalankan untuk meningkatkan bauran EBT antara lain adalah melalui pembangunan pembangkit EBT sesuai dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) dengan target mencapai 10,6 gigawatt (GW) pada tahun 2025.